Pengakuan De Facto Dan De Jure Sebuah Negara Berdaulat

Pengakuan tentu diharapkan dalam
kehidupan tak terkecuali sebuah negara. Coba bayangkan jikalau kalian bergaul di masyarakat namun tidak diakui oleh tetangga?. Akan gak lezat bukan dan mungkin kita akan dikucilkan dalam pergaulan. Sama halnya sebuah negara harus diakui oleh negara lainnya jikalau ingin bermain dalam percaturan politik dunia. Unsur akreditasi sebuah negara ini memang tidak mutlak alias gak penting namun bisa menjadi krusial dalam perkembangan suatu negara di masa depan. 

De Visscher mengemukakan bahwa akreditasi negara lain memenuhi dua kebutuhan sosial dalam kehidupan bernegara yaitu:

1. untuk tidka engasingkan suatu kumpulan insan dari kekerabatan internasional.

2. untuk menjamin keberlangsungan hubungan-hubungan internasional dengan jalan mencegah tindakan-tindakan yang merugikan baik bagi kepentingan individu maupun bagi kekerabatan antar bangsa. 

Hubungan kerjasama antar negara penting

Ada dua macam akreditasi suatu negara atas negara lain yaitu akreditasi de facto dan de jure.

1. Pengakuan de facto

Pengakuan de facto ialah akreditasi atas fakta adanya negara. Pengakuan itu diberikan berdasarkan kenyataan bahwa satu komunitas politik telah terbentuk dan memenuhi ketiga unsur konstitutif negara yaitu wilayah, rakyat dan pemerintah.

2. Pengakuan de jure

Pengakuan de jure ialah akreditasi abhwa keberadaan suatu negara itu sah berdasarkan aturan internasional. Dengan akreditasi de jure, suatu negara menerima hak-hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga bangsa-bangsa sedunia. Hal ini mencakup hak dan kewajiban untuk bertindak dan diperlakukan sebagai negara yang berdaulat penuh diantara negara-negara lain.

Pengakuan suatu negara atas keberadaan neagra lain didasarkan pada banyak pertimbangan. Pertimbangan pertama tentu saja sebab negara yang bersangkutan secara formal telah memenuhi persyarakat sebagai suatu negara. Persyaratan ini ditetapkan oleh aturan internasional khususnya Konvensi Montevideo 1933. Disebutkan bahwa ciri-ciri pokok sebuah negara sebagai subjek aturan internasional ialah mempunyai a) penduduk yang permanen, b) wilayah tertentu, c) suatu pemerintahan dan d) kemampuan untuk berafiliasi kerjasama dengan negara lain.

Dahulu pemerintah Inggris awalanya tidak ingin mengakui pemerintah Republik Indonesia namun ia menghadapi kenyataan di tamat Perang Dunia II harus melucuti dan mengembalikan tentara Jepang yang ada di Indonesia. Syarat mutlak bagi tentara Inggris untuk sanggup melaksanakan tindakan itu ialah melalui kerjasama dengan pemerintah RI. Dengan demikian RI diakui secara de facto. Sementara itu Belanda dulu secara de jure gres mengakui Indoneesia pada 27 Desember 1949 sehabis Indonesia mau mengubah RI menjadi Republik Indonesia Serikat.

Gambar: disini

Share This :